Bankom Semarang News, KAB. SEMARANG – Penasehat Palang Merah Indonesia (PMI) sekaligus Kepala Badan Perencanaan dan Pemberdayaan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Bunyamin meminta mendahulukan pelayanan kemanusiaan daripada kegiatan administrasi.
“Urusan kemanusiaan ini kita dahulukan, administrasi nyusul,” kata Bunyamin dalam paparan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Sinergitas PMI dengan OPD Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang’ di Hotel Griya Persada, Bandungan, Kabupaten Semarang, Sabtu (11/9/2021).
Lebih lanjut dia menerangkan, masyarakat yang terdampak musibah atau bencana seperti tanah longsor, banjir, angin puting beliung, dan sebagainya membutuhkan penanganan yang cepat. Karena itu dirinya meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk bersinergi dengan PMI. “Karena itu saya harap semua OPD di Kota Semarang dapat membangun sinergi dengan PMI,” pintanya.
Menurut Bunyamin, PMI selalu hadir memberikan pelayanan kemanusiaan, baik dalam situasi konflik maupun damai. Bahkan respons PMI lebih cepat daripada pemerintah.
Hal senada dikatakan Ketua PMI Jawa Tengah Sarwa Pramana yang menyebut ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BDPD) merasa terhambat oleh PMI yang lebih cepat merespons kejadian bencana dan kompetensinya lebih terukur karena pelatihan yang berjenjang. “Ada beberapa BPBD di Jawa Tengah yang menganggap PMI ini hambatan, karena kalah cepet,” ungkapnya.
Mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Jawa Tengah ini melanjutkan, dirinya sering menasehati dan memberikan instruksi tegas kepada BPBD kabupaten/kota agar selalu siaga, terlebih di musim hujan. “BPBD ini tidak bisa disamakan dengan dinas atau badan pemerintah yang lain. BPBD mengandalkan sistem komando, makanya dulu sering saya tegasi, saya galaki,” ujarnya.
Sejurus dengan itu, dirinya pun meminta kepada PMI Kota Semarang beserta 16 PMI kecamatan untuk berkoordinasi dengan BPBD dalam penanganan kebencanaan. “Koordinasi dengan BPBD lebih intens menjelang curah hujan yang meningkat, pembagian tupoksi (tugas pokok dan fungsi,-red) diperjelas,” pintanya.
Untuk diketahui, FGD diikuti oleh Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kominfo, Dinas Tenaga Kerja, Badan Kesbangpol, Badan Kepegawaian dan Keuangan, Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Kantor Kementerian Agama, dan Satpol PP.
Selain itu, FGD juga diikuti pengurus PMI 16 Kecamatan, Dewan Masjid Indonesia (DMI), dab Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Semarang. (Oman/rifky)