Bankom Semarang News, SEMARANG – Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang sedang mempersiapkan percontohan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM). Hal ini dilakukan menyusul berhasilnya Tim Penjangkauan Dinsos (TPD) Kota Semarang menjangkau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Semarang
“Alhamdulillah, aktifitas TPD berjalan dengan baik, sukses melakukan pendampingan kelayan (istilah untuk PPKS yang mendapat bantuan, -red),” kata Kabid Rehabsos, Tri Waluyo ditemui di ruang kerjanya, Pemkot Semarang, Jalan Pemuda 148, Semarang Tengah, Kota Semarang, Rabu (23/6/2021).
Oleh karena itu dirinya merasa yakin untuk menjalankan tujuan intinya, yakni keterlibatan masyarakat dalam RBM. “Kami pikir ini merupakan waktu yang tepat untuk membuat RBM, dan kami awali dengan percontohan di satu kecamatan terlebih dahulu,” ujarnya.
Sebab, lanjutnya, masyarakat yang modern adalah masyarakat yang terlibat dan berperan aktif dalam pembangunan kotanya, salah satunya program RBM. “RBM ini bukan hanya sebatas program pemerintah, tapi juga bagian dari kearifan lokal atau local genius bangsa kita, bangsa kita dikenal ramah dan satu sama lain saling peduli,” ungkapnya.
Terlebih di masa pandemi Covid-19 yang belum usai, konsep RBM menurutnya lebih efektif menangani persoalan sosial. Sebab, pihaknya perlu menjaga para personel TPD dari bahaya wabah Covid-19 yang masih mengintai. “Dengan adanya percontohan akan mengurangi bertemunya para relawan (TPD) dengan orang banyak, minimal bisa meminimalisir penularan virus,” terangnya.
Meski begitu, Tri mengaku RBM sejatinya sudah dipersiapkan sejak lama, sedangkan terkait dengan kecamatan yang ditunjuk, dirinya mengaku masih dalam tahap kajian terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang ada, selanjutnya akan dikoordinasikan dan dikonsolidasikan dengan camat setempat.
“Konsep ini (RBM) sebenarnya sudah disiapkan sejak tahun 2017, waktu masih Dinsospora (Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga), waktu itu belum memungkinkan dan selanjutnya difokuskan dengan pemisahan dari kepemudaan dan olahraga,” urainya.
Oleh karena itu, seiring semakin efektifnya bidang rehabsos dengan TPD maka pemetaan potensi lokasi yang akan dibuat percontohan RBM menjadi semakin jelas. “Kita kaji dari data yang selama ini sudah terkumpul terlebih dahulu, daerah mana punya potensi apa dan berapa PPKS yang harus ditangani, ini akan kita matangkan dengan camat setempat,” urainya.
Tri melanjutkan, konsep RBM tidak hanya melibatkan semua elemen pemerintah, lebih dari itu terdapat unsur tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. “Jadi semuanya kita libatkan, tidak hanya, ini kota kita, masyarakat kita, ya kita yang urus, kita sejahterakan,” tuturnya.
Rencana percontohan tersebut disambut baik oleh Koordinator TPD, Dwi Supratiwi. Dirinya mengaku tugas pendampingan terhadap kelayan akan lebih efektif dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. “Tiap hari ada laporan masuk yang harus langsung diasesmen, minimal tiga sampai lima, selain itu ada juga yang butuh pendampingan harian yang minta dilayani secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan adanya RBM, semua elemen masyarakat bisa mendapatkan peran yang sesuai dengan konsentrasinya. “Camat dan lurah bisa terbantu dalam mengurus masyarakat yang membutuhkan pendampingan, ada yang bergerak dalam pembinaan keagamaan, keterampilan, kewirausahaan dan sebagainya, semua saling bersinergi sesuai konsen masing-masing,” ujar Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tembalang yang aktif dalam Muslimat NU Kota Semarang ini melanjutkan.
Tiwi, sapaan akrabnya, berharap agar kecamatan yang dijadikan percontohan RBM segera ditunjuk dan diresmikan. “Selaku koordinatot TPD saya berharap segera ditunjuk dan diresmikan, karena realisasi ini sangat kami nantikan,” pungkasnya. (rif)